BOBROKNYA PENDIDIKAN DAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKALAN, PULUHAN AKTIVIS PMII DAN GMNI GERUDUK KANTOR PEMKAB BANGKALAN

Ketua PC PMII Bangkalan, saat berada diatas mobil komando dan menyampaikan orasinya didepan kantor PJ bupati Bangkalan (dok. Pribadi)

Sahabatliterasi.com,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi kubro, mengruduk kantor Pemkab Bangkalan pada Selasa, (31/10/23).

Diketahui, puluhan mahasiswa itu dari aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) cabang Bangkalan.

Mereka melakukan aksi bersama, mengkritik persoalan pendidikan dan pertanian yang dinilai sangat bobrok.

Syamsul Hadi, sebagai ketua PC PMII Bangkalan, mengatakan adanya pungutan liar (pungli) terkait pembelian seragam sekolah yang berkedok PPDB.

Menurutnya Kasus pungutan liar ini sudah lama, terjadi di SMAN Arosbaya, SMKN Tanjung Bumi, SMAN Kamal, SMPN Arosbaya, SMPN 2 Bangkalan, dan MTsN Bangkalan.

Peserta aksi dari GMNI saat menyampaikan orasinya di depan pintu masuk kantor Pemkab Bangkalan (dok. Pribadi)

"Para siswa diwajibkan membeli seragam sekolah di koperasi sekolah dengan harga yang sangat mahal mencapai Rp. 1.5 juta bahkan lebih, hal ini membebani orang tua siswa yang hendak menyekolahkan anaknya" tegasnya.

Lebih lanjut, Samsul, sapa akrabnya, mengatakan dinas pendidikan Bangkalan telah berkhianat terhadap PC PMII Bangkalan, yang ingin menindak lanjuti pungutan liar serta akan memanggil kepala sekolah dan melibatkan PC PMII Bangkalan, namun nyatanya tidak ada sama sekali. Tuturnya.

Sementara dari GMNI, membawa persoalan agraria dan pertanian yang selama ini berkurangnya lahan pertanian, sehingga menyulitkan petani di Bangkalan.

"Untuk itu bahan pokok yang didapatkan dari hasil petani semakin mengurang dan naiknya harga kebutuhan pokok" teriak orator dari GMNI saat menyampaikan aspirasinya.

Untuk menyikapi adanya persolan tersebut PC PMII dan DPC GMNI Bangkalan berharap PJ bupati Bangkalan melakukan pembenahan dan perbaikan dari sektor pendidikan dan sektor pertanian di kabupaten Bangkalan.

Nahasnya, Aksi gabungan dari dua organisasi tersebut tidak ditemui oleh PJ bupati atau perwakilan dari Pemkab Bangkalan.

Hingga akhirnya, peserta aksi memaksa masuk mengecek keberadaan pj bupati kedalam kantornya, setelah dilakukan pengecekan tidak ada masa aksi menyegel kantor bupati Bangkalan. Dengan menempelkan karton yang bertuliskan "Ruangan PJ bupati Bangkalan disegel" dan di tandatangani oleh kedua ketua organisasi masing-masing, (Hasani/Red)

Kantor PJ bupati Bangkalan disegel oleh peserta aksi, lantaran PJ bupati Bangkalan tidak menemui masa aksi.